Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 pasal 12, Pertamina telah berkiprah dengan mengadakan kerja sama dalam bentuk “kontrak Bagi Hasil”. Disebutkan bahwa persyaratan kerja sama termaksud akan diatur dengan Peraturan pemerintah. Dalam hubungan ini harus diusahakan adanya syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi Negara. (penjelasan pasal 12 undang-undang No. 8/1971). Dalam ruang lingkup penyusunan persyaratan maka telah dikeluarkan Kepres. No 23/1974, disusul dengan surat keputusan Menteri Nakertrans nomor 140/1975, dan dalam hal melancarkan mekanismenya disusun pula “policy guide” dari Dirut Pertamina.